Diplomasi Diutamakan, Kekerasan Ditanggalkan

VIVAnews - Perundingan perbatasan antara Thailand dan Kamboja di Indonesia merupakan langkah positif usaha untuk menyelesaikan sengketa melalui dialog. Indonesia sebagai fasilitator perundingan merasa berkepentingan untuk menjaga perdamaian di perbatasan kedua negara.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, usai bertemu dengan delegasi dari kedua negara Kamis, 7 April 2011. Pertemuan bertajuk Joint Boundary Commission (JBC) itu dilangsungkan di Istana Bogor.

"Hari ini pertemuan menunjukkan proses diplomasi sudah kembali dikedepankan dan upaya-upaya kekerasan ditanggalkan," ujar Natalegawa.

Sebelumnya pada awal Februari lalu, militer Thailand dan Kamboja bentrok senjata di wilayah konflik, menewaskan tujuh orang. Permasalahan ini kemudian dihadirkan di hadapan Dewan Keamanan PBB dan ASEAN.

Pertemuan kali ini adalah tindak lanjut dari pertemuan informal menteri luar negeri ASEAN di Jakarta 22 Februari lalu. Saat ini, upaya gencatan senjata tengah dilangsungkan di wilayah sengketa.

"Kita berkepentingan untuk bisa menstabilkan atau melanggengkan gencatan senjata di perbatasan Thailand dan Kamboja," ujarnya. Upaya perdamaian ini adalah salah satu mandat Indonesia sebagai ketua ASEAN.

Pada pertemuan 22 Februari lalu, baik Thailand maupun Kamboja sepakat untuk menyertakan Indonesia dalam proses perdamaian di perbatasan. Diantaranya yang utama adalah disepakatinya pengiriman tim peninjau dari Indonesia di perbatasan kedua negara. Tim ini nantinya akan memastikan gencatan senjata tetap ditegakkan.

Namun, niatan ini ditentang oleh pihak militer Thailand yang merasa tidak diperlukan campur tangan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah kedua negara, apalagi sampai menurunkan tim peninjau di perbatasan. Sebanyak 30 orang tim peninjau dari Indonesia yang siap berangkat akhirnya tertunda keberangkatannya akibat ketidaksepahaman ini.

Natalegawa mengaku bahwa sejauh ini berdasarkan komunikasi dengan menlu kedua negara hasilnya positif. Dia mengatakan bahwa tidak menerima informasi resmi mengenai penentangan dari pihak militer Thailand.

"Saya bergantung pada berbagai komunikasi formal yang saya terima dari pemerintah Thailand. Sejauh ini saya belum menerima informasi tersebut," ujarnya.

"Saya optimistis kita akan mengalami kemajuan dalam masalah tim peninjau ini," lanjutnya lagi.

Natalegawa menekankan bahwa peran tim peninjau nantinya hanya sebuah instrumen bagi terjaganya gencatan senjata demi perdamaian dan stabilitas di perbatasan.

"Perdamaian dan stabilitas telah tercipta saat ini, bahkan tanpa tim peninjau. Namun, tentunya dengan kedatangan tim peninjau, dapat membantu menjaga stabilitas tersebut," jelasnya.

Daerah yang dipersengkatan terletak di dekat kuil Preah Vihear yang terletak di utara Kamboja dan selatan Thailand. Dibangun lebih dari 900 tahun lalu, kuil itu berdasarkan keputusan Pengadilan Internasional 1962 menjadi milik Kamboja. Namun, kuil itu tetap dipersengketakan oleh Thailand. (SJ)
• VIVAnews